Pegiat Lingkungan Minta Walikota Kupang Terpilih Hentikan Pembangunan di Teluk Kupang


Ayananews.com, Kupang – Aktivis pegiat lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sahabat Alam NTT meminta walikota dan wakil walikota Kupang terpilih periode 2017 – 2022 untuk menghentikan pembangunan di wilayah pesisir. Pantai harus memberikan akses kepada masyarakat dan tetap menjadi ruang terbuka hijau.

“Hentikan Kebijakan lama, Teluk Kupang harus jadi ruang terbuka hijau dan ruang ekspresi publik,” kata Umbu Wulang Tanaamahu, Direktur Eksekutif WALHI NTT dalam rilis yang ditandangani bersama Indrawati Sembe, Koordinator Kota Kupang, bidang Pesisir dan Kelautan WALHI NTT, Senin (21/8/2017).

Wulang menilai, tindakan memperpanjang izin pakai lahan eks Teluk Kupang adalah sebuah kegagalan pemerintah. Sebagai walikota yang akan dilantik pada 22 Agustus 2017, Jefirstson R Riwu Kore dan Hermanus Man mesti dalam memperjuangkan hak – hak rakyat akan ruang terbuka hijau.

“Walikota Baru (Jefri – Herman) harus tegas dan Jangan Lanjutkan Kesalahan Tata Kelola Pesisir Kupang,”katanya.

Lanjutnya, pemerintah bisa mengevaluasi Perda no 11 tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang serta semua perijinan di kawasan pesisir Kota Kupang. Pemerintah mesti menegakkan UU nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai yakni minimal 100 meter dari air pasang tertinggi Pantai.

“Stop pemberian ijin pembangunan yang tidak terkait dengan kepentingan publik di pesisir Kota Kupang,”tegasnya.

Terpisah, aktivis lingkungan lainnya sekaligus sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Barisan Relawan Jalan Perubahan Barisan Jokowi Presiden (BaraJP) NTT, Hildebertus Selly mengatakan bahwa wilayah pesisir Teluk Kupang dan pantai Pasir Panjang harus dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai ruang terbuka hijau untuk akses publik.

Lanjutnya, pemerintah tidak boleh memprivatisasi kawasan pantai kepada pihak investor untuk membangun hotel, restoran dan lain. Sebab satu – satunya ruang terbuka di kota kupang yang bisa diaskes bebas oleh rakyat, khususnya nelayan adalah pantai.

“Sehingga pesan saya kepada Pemimpin Kota kupang yang akan dilantik besok agar bisa mendesain pembangun pesisir dalam perspektif kemaritiman. Beri akses kepada nelayan,”katanya.

“Pemerintahan Kota Kupang yang dipimpin Jeriko dan Herman Man tidak boleh, mengeksklusi hak akses dan kelola nelayan dan masyarakat pesisir setempat,”tambahnya. (*Eli)

Aktivis lingkungan membentangkan spanduk bertuliskan penolakan pembangunan di pesisir pantai Teluk Kupang dan pasir Panjang saat memperingati di Hari Kemaritiman 21 Agustus 2017.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pegiat Lingkungan Minta Walikota Kupang Terpilih Hentikan Pembangunan di Teluk Kupang

log in

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format